Warga Silo Resah Terkait Pengeboran di Dusun Darungan, PHI Intervensi

Jember, 9 November 2024 – Warga masyarakat Dusun Baban Timur, Darungan, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, mengungkapkan kekhawatirannya terkait adanya pengeboran yang dilakukan di wilayah mereka. Pengeboran yang terjadi tanpa pemberitahuan resmi kepada warga maupun perangkat desa tersebut memicu keresahan. Hal ini semakin memperburuk situasi, mengingat trauma yang masih membekas akibat kejadian pengeboran tambang emas beberapa waktu lalu di daerah yang sama.

Kekhawatiran ini semakin meluas setelah informasi mengenai kegiatan pengeboran tersebut cepat menyebar ke seluruh wilayah Silo, yang mengakibatkan ribuan warga mulai mendengar dan sebagian besar berencana menolak kegiatan tersebut. Banyak yang merasa khawatir bahwa pengeboran ini akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, terlebih lagi jika kegiatan tersebut belum mendapat izin yang jelas dari pihak berwenang.

Menanggapi situasi ini, sejumlah tokoh masyarakat Silo segera mendatangi Ketua PHI (Lembaga Pemerhati Hukum Indonesia) Kecamatan Silo, Junaidi, untuk meminta perlindungan dan pendampingan hukum dalam menanggapi kegiatan pengeboran yang mereka anggap tidak sesuai prosedur. Melalui laporan yang diterima, Ketua PHI Silo langsung berkoordinasi dengan Ketua Umum PHI Pusat, Moh. Hasan, S.H., yang berkantor di Perum Central Claster Jember.

Tak lama setelah itu, Ketua Umum PHI bergerak cepat dan langsung menghubungi Polres Jember untuk memastikan bahwa situasi di lapangan tetap terkendali. Moh. Hasan, S.H., bersama pengurus PHI Silo, bergegas menuju lokasi pengeboran di atas bukit Dusun Darungan, Baban Timur. Mereka menggunakan mobil pribadi untuk mencapai daerah Tetelan Mulyorejo, di mana mereka kemudian dijemput dengan sepeda motor oleh pengurus PHI Silo. Medan yang sulit menjadi tantangan, namun hal tersebut tidak menghalangi tekad mereka untuk memastikan bahwa pengeboran yang berlangsung tidak melanggar aturan yang berlaku.

Setibanya di lokasi pengeboran, mereka bertemu langsung dengan tim pelaksana pengeboran yang tengah melakukan kegiatan tersebut. Ketua Umum PHI langsung mempertanyakan sejumlah hal, di antaranya apakah tim pelaksana sudah memperoleh izin resmi untuk melakukan pengeboran di Dusun Darungan, serta apakah mereka sudah berkoordinasi dengan pemangku wilayah, seperti pemerintah desa dan perangkat terkait. Ketum PHI juga menanyakan tujuan dari pengeboran tersebut.

Tim pelaksana mengebor tanah untuk mencari sampel kandungan dengan kedalaman sekitar 15 meter. Namun, mereka tidak dapat menunjukkan izin yang memadai, hanya sebuah surat tugas dari PU Propinsi Jawa Timur yang tidak mencantumkan dokumen lain yang diperlukan. Lebih lanjut, mereka juga mengaku belum melakukan sosialisasi kepada warga dan pemangku kepentingan terkait.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum PHI, Moh. Hasan, S.H., segera meminta kepada tim pelaksana untuk menghentikan kegiatan pengeboran sementara waktu dan menyarankan agar mereka melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan otoritas wilayah setempat, termasuk pemerintah Kabupaten Jember. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik dengan warga yang sangat resah dengan keberadaan pengeboran tersebut.

Untuk menghindari ketegangan lebih lanjut, Ketua Umum PHI Pusat berjanji akan memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada ribuan warga yang menolak kegiatan pengeboran di Dusun Darungan, Baban Timur. Dia juga memastikan akan melaporkan dugaan adanya penambangan emas yang kurang sesuai dengan ketentuan di kawasan tersebut kepada pihak berwenang, termasuk Menteri yang terkait dan Presiden Republik Indonesia.

Penolakan terhadap kegiatan pengeboran ini juga mendapat dukungan luas dari sejumlah tokoh di Jember dan Jawa Timur. Salah satunya adalah Gus Fawait, seorang tokoh budaya yang dikenal memiliki perhatian besar terhadap masalah lingkungan, serta Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang menyatakan keprihatinannya terhadap dampak lingkungan dari aktivitas tersebut.

Seluruh tokoh masyarakat Silo mendoakan agar upaya PHI dalam memperjuangkan hak warga untuk menolak pengeboran ini dapat berhasil. Mereka berharap bahwa kegiatan pengeboran yang dianggap berisiko bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat tersebut bisa dihentikan, serta pengambilan sampel tanah yang tidak sesuai prosedur dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan adanya langkah-langkah hukum yang diambil oleh PHI, diharapkan situasi di Kecamatan Silo dapat tetap kondusif dan tidak menimbulkan ketegangan yang lebih besar antara warga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengeboran tersebut. Warga berharap agar keputusan yang diambil tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat.